PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL

(Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang ITE Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Authors

  • La Ode Risman Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Keywords:

Penegakan hukum, berita bohong, berita hoax, media sosial

Abstract

Kemajuan teknologi informasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk memperoleh lainnya. Penegakan hukum pidana yang kurang tegas dan jelas terhadap berita bohong (hoax) dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya di sosial media seringkali menjadi pemicu banyak terjadinya penyebaran berita bohong tersebut. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (hoax), Penerapan penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (hoax). Penyebaran berita bohong (hoax) dapat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyebarkan berita bohong (hoax) adalah media sosial, media sosial di internet seperti Facebook, Instagram, LINE, dan Whatsapp, Messanger dll.Dalam Penerapan berdasarkan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong (hoax).

 

 

References

BUKU

Ali, Mahrus,2011 Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Harini, Sri D, 2006, Pengantar Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor.

Hamzah, Andi, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, Grafika Indah, Jakarta.

, 2013, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

, 2015, Delik-delik Tertentu di dalam Kitab Undng-Undang Hukum

Maskun, 2013, Kejahatan Siber Cyber Crme Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta.

Makarim, Edmon, 2004, Kompilasi Hukum Telematika, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

, 2005, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Telematika, PT Raja Grafndo, Jakarta.

Poerwadarminta, 2006, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Purnomo, Bambang,1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sudarsono, Kamus Hukum Cetakan Kelima,Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2007.

Sitompul, Josua, 2012, Cyberspace Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tata Nusa, Jakarta.

Utsman, Sabian, 2008, Penegakan Hukum Responsif Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Yosep, Theodorus, 2016, Advokat dan Penegakan Hukum, Genta Press, Yogyakarta.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektonik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Internet

Abner, dkk (2017), Penyalahgunaan Informasi/Berita Hoax di Media Sosial, https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media-sosial/, diakses pada tanggal 06 februari 2018 pukul 08.49 wib

http://m.liputan6.com/tv/read/2961096/perempuan-ini-ditangkap-karena-unggah-berita-hoax-di-medsos, diakses pada tanggal 13 februari 2018 pukul 11.08 wib

Bayubroto R, 2009, Defenisi Penegak Hukum, http://e-journal.uajy.ac.id, diakses pada tanggal 19 Februari 2018.

Theo Sembiring (2017), Hoaks Menurut Hukum, www.kompasiana.com, diakses pada tanggal

April 2018 pukul 10.22 wib

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-

dalam-uu-ite, diakses pada tanggal 06 April 2018 pada pukul 12:06 wib

Downloads

Published

2021-07-24

Issue

Vol. 1 No. 2 (2021): Juli : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan

Section

Articles

License

All articles published in this journal are open access and licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).

Under this license:

  • Authors retain copyright of their work.

  • Others are free to:

    • Share — copy and redistribute the material in any medium or format;

    • Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially;

  • As long as they:

    • Give appropriate credit to the original author(s) and the source;

    • Provide a link to the license;

    • Indicate if changes were made;

    • Distribute their contributions under the same license as the original.

This ensures that derivative works will also remain free and open under the same terms.

How to Cite

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL : (Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang ITE Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). (2021). Education : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan, 1(2), 01-17. https://journal.stiestekom.ac.id/index.php/Education/article/view/178