PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL
(Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2016 Tentang ITE Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
Abstract
Kemajuan teknologi informasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk memperoleh lainnya. Penegakan hukum pidana yang kurang tegas dan jelas terhadap berita bohong (hoax) dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya di sosial media seringkali menjadi pemicu banyak terjadinya penyebaran berita bohong tersebut. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (hoax), Penerapan penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (hoax). Penyebaran berita bohong (hoax) dapat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyebarkan berita bohong (hoax) adalah media sosial, media sosial di internet seperti Facebook, Instagram, LINE, dan Whatsapp, Messanger dll.Dalam Penerapan berdasarkan kasus-kasus yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong (hoax).
References
BUKU
Ali, Mahrus,2011 Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
Harini, Sri D, 2006, Pengantar Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor.
Hamzah, Andi, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, Grafika Indah, Jakarta.
, 2013, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
, 2015, Delik-delik Tertentu di dalam Kitab Undng-Undang Hukum
Maskun, 2013, Kejahatan Siber Cyber Crme Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta.
Makarim, Edmon, 2004, Kompilasi Hukum Telematika, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
, 2005, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Telematika, PT Raja Grafndo, Jakarta.
Poerwadarminta, 2006, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Purnomo, Bambang,1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sudarsono, Kamus Hukum Cetakan Kelima,Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2007.
Sitompul, Josua, 2012, Cyberspace Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tata Nusa, Jakarta.
Utsman, Sabian, 2008, Penegakan Hukum Responsif Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Yosep, Theodorus, 2016, Advokat dan Penegakan Hukum, Genta Press, Yogyakarta.
Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektonik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Internet
Abner, dkk (2017), Penyalahgunaan Informasi/Berita Hoax di Media Sosial, https://mti.binus.ac.id/2017/07/03/penyalahgunaan-informasiberita-hoax-di-media-sosial/, diakses pada tanggal 06 februari 2018 pukul 08.49 wib
http://m.liputan6.com/tv/read/2961096/perempuan-ini-ditangkap-karena-unggah-berita-hoax-di-medsos, diakses pada tanggal 13 februari 2018 pukul 11.08 wib
Bayubroto R, 2009, Defenisi Penegak Hukum, http://e-journal.uajy.ac.id, diakses pada tanggal 19 Februari 2018.
Theo Sembiring (2017), Hoaks Menurut Hukum, www.kompasiana.com, diakses pada tanggal
April 2018 pukul 10.22 wib
http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-
dalam-uu-ite, diakses pada tanggal 06 April 2018 pada pukul 12:06 wib
